Republik Islam Iran secara resmi memulai prosesi pemakaman mendalam bagi Ayatollah Khamenei yang dijadwalkan berlangsung selama enam hari, terhitung mulai Sabtu (4/7). Pemimpin yang telah berkuasa selama 37 tahun tersebut dinyatakan tewas pada usia 86 tahun setelah kompleks kediaman serta kantornya di pusat Teheran dihantam serangan rudal saat pecahnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu.

Rangkaian upacara penghormatan ini sempat tertunda akibat eskalasi perang yang melanda kawasan tersebut. Namun, seiring dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Teheran dan Washington, pemerintah Iran akhirnya memutuskan untuk melaksanakan tradisi berkabung. Ali Akbar Pourjamshidian, seorang perwira tinggi Garda Revolusi, menyatakan bahwa rangkaian acara ini diharapkan mampu memperkuat persatuan nasional di tengah kondisi domestik yang penuh ketegangan.

Pengamat sejarah dan politik, Mehrzad Boroujerdi, menilai bahwa kepemimpinan Khamenei yang sangat terpusat meninggalkan warisan kompleks, di mana korupsi dan salah urus pemerintahan memicu gelombang ketidakpuasan publik yang masif. Ketegangan sosial tersebut sering kali berujung pada aksi protes besar, seperti Gerakan Hijau 2009 hingga demonstrasi nasional pada awal 2025/2026, yang seluruhnya disikapi dengan tindakan represif oleh otoritas keamanan.

Sementara itu, pemerintah Iran telah menginstruksikan penutupan total serta meliburkan aktivitas di ibu kota selama tiga hari masa berkabung untuk mengakomodasi pelayat. Jenazah Khamenei rencananya akan dikebumikan pada 9 Juli di kota kelahirannya, Mashhad, setelah sebelumnya disemayamkan di kota suci Najaf dan Karbala di Irak sebagai simbol pengaruh regional Iran.

Di balik upacara penghormatan ini, dinamika politik luar negeri Iran tetap menjadi sorotan utama. Meski kesepakatan memorandum dengan Amerika Serikat telah mencapai babak baru, pakar Timur Tengah Hamidreza Azizi menilai belum ada konsensus bulat di internal Garda Revolusi mengenai arah masa depan diplomasi Iran. Publik kini menanti apakah transisi kekuasaan ini akan membawa perubahan signifikan atau justru mempertahankan status quo kebijakan garis keras yang telah dibangun selama berpuluh-puluh tahun.