Kehadiran teknologi kecerdasan buatan generatif atau Generative AI seperti Midjourney dan DALL-E telah mengubah lanskap industri kreatif secara drastis. Hanya dalam hitungan detik, mesin mampu memproduksi karya visual yang estetik, memicu perdebatan apakah fenomena ini merupakan demokratisasi seni atau justru bentuk baru dari praktik plagiarisme yang dilegalkan.
Komikus kenamaan Indonesia, Ario Anindito, menjadi salah satu tokoh yang vokal menyoroti keresahan para pelaku kreatif. Ia menekankan bahwa proses "pembelajaran" mesin yang mengambil karya seniman secara massal tanpa izin merupakan ancaman nyata bagi ekosistem seni lokal. Hal ini berdampak langsung pada maraknya produk komersial murah yang meniru gaya visual khas seniman tertentu di berbagai marketplace, yang pada akhirnya mendegradasi harga pasar dan mematikan mata pencaharian kreator asli.
Dari kacamata hukum, Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar akibat adanya kekosongan regulasi atau legal lacuna. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang menegaskan bahwa pencipta haruslah manusia, namun undang-undang tersebut belum mampu menjangkau perlindungan terhadap "gaya seni" (art style). Akibatnya, ketika AI menduplikasi estetika seseorang, hukum positif seringkali tidak berdaya karena belum ada bentuk fisik yang dijiplak secara mentah-mentah.
Kondisi ini menuntut langkah konkret pemerintah untuk segera menyusun regulasi terkait penggunaan AI yang etis. Penerapan sistem yang mewajibkan izin transparan (opt-in) bagi penggunaan karya sebagai data latihan mesin menjadi urgensi yang tidak bisa ditunda lagi. Tanpa perlindungan yang adaptif, industri kreatif kita berisiko tergerus oleh mesin yang tidak memiliki nurani.
Pada akhirnya, teknologi semestinya diposisikan sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti peran manusia. Inovasi yang berkelanjutan harus dibangun di atas fondasi kolaborasi yang adil, di mana kemajuan digital tidak mengabaikan martabat serta hak-hak moral para kreator yang menjadi nyawa dari karya seni itu sendiri.
