Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menekankan urgensi adanya keputusan politik berskala nasional dalam menyikapi eskalasi konflik di Papua. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya intensitas kekerasan, dengan catatan Komnas HAM yang melaporkan setidaknya 97 peristiwa sepanjang 2025 serta 26 kasus tambahan hingga April 2026.
Menurut Pigai, keterbukaan informasi publik membuat setiap insiden di wilayah tersebut menjadi sorotan dunia secara instan. Ia menggarisbawahi bahwa data terkini, termasuk korban jiwa di wilayah Dogiyai, Yahukimo, Puncak, Timika, hingga Tembagapura, menunjukkan perlunya pergeseran paradigma. Selama ini, penanganan yang bersifat parsial atau berbasis kasus individual dinilai belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.
Dalam pandangannya, kementerian atau lembaga sektoral tidak dapat berdiri sendiri dalam menuntaskan persoalan ini. Dibutuhkan sinergi strategis yang melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta elemen partai politik dan tokoh nasional untuk menghasilkan solusi yang mengikat dan komprehensif.
Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mendorong pendekatan yang mengutamakan dialog berkeadilan serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Langkah ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas berkelanjutan di Papua, sekaligus memenuhi kewajiban negara dalam melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.
