Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi strategis di Surabaya pada Rabu (20/5/2026) untuk mendorong sinergi kebijakan media massa melalui prinsip BEJO’S—Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri. Forum ini mempertemukan perwakilan kementerian, akademisi, insan pers, serta pemerintah daerah guna membangun fondasi ekosistem media yang tangguh di tengah arus disrupsi digital.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto, menyoroti bahwa lanskap komunikasi saat ini telah bergeser menjadi perebutan atensi dan persepsi publik. Menurutnya, stabilitas nasional kini sangat bergantung pada kemampuan bangsa dalam menjaga ruang informasi tetap kredibel, terutama di tengah ancaman penyebaran hoaks, disinformasi, hingga konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI).
Menanggapi hal tersebut, Kemenko Polkam berkomitmen mendorong penguatan literasi digital, regulasi yang lebih adaptif, serta pengembangan sistem deteksi dini berbasis teknologi. Upaya ini dinilai krusial untuk mencegah pengikisan kepercayaan publik terhadap media serta menjaga kohesi sosial tetap terjaga di tengah dinamika politik nasional.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur, Imam Hidayat, menegaskan bahwa peran media massa sangat vital sebagai pilar utama pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa iklim informasi yang positif tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan industri kreatif di Jawa Timur.
Forum ini turut menghadirkan pakar komunikasi dan praktisi untuk merumuskan langkah-langkah implementatif dalam memperkuat ketahanan informasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang terbangun dalam forum ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pers yang berintegritas, sekaligus mendukung stabilitas nasional menuju target Indonesia Emas 2045.
