Gelombang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini tengah melanda sektor bisnis dan pemerintahan di Indonesia. Transformasi digital ini kerap dipandang sebagai kunci utama untuk meningkatkan produktivitas, mulai dari skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga industri manufaktur berskala besar. Meski demikian, euforia ini menyimpan urgensi mengenai bagaimana teknologi tersebut diterapkan secara aman tanpa mengabaikan aspek perlindungan tenaga kerja lokal.
Hingga saat ini, lanskap hukum yang mengatur pemanfaatan AI di tanah air masih tergolong abu-abu. Rencana pemerintah terkait Peraturan Presiden yang memuat peta jalan nasional serta etika penggunaan AI tak kunjung disahkan, meski draf regulasi tersebut telah dinyatakan rampung sejak akhir tahun lalu. Ketidakpastian regulasi ini menjadi catatan kritis bagi pelaku industri yang ingin mengadopsi AI secara lebih luas.
Senior Vice President dan Managing Director HP Greater Asia, Mike Boyle, menyoroti besarnya potensi Indonesia dalam mengintegrasikan AI. Berdasarkan data survei, sebanyak 94 persen responden di Indonesia mengaku telah menggunakan AI, bahkan separuh di antaranya memanfaatkannya sebagai rutinitas harian. Antusiasme ini, menurut Boyle, menjadi modal dasar yang kuat untuk mempercepat transformasi digital, khususnya melalui pemanfaatan komputasi di sisi perangkat (edge computing) yang lebih efisien bagi dunia usaha.
Bagi sektor manufaktur, AI menawarkan solusi untuk mendefinisikan ulang proses produksi melalui efisiensi komputasi yang lebih tangguh, yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada akses awan (cloud). Sementara bagi pelaku UMKM, tantangan utamanya terletak pada kemudahan akses. Teknologi yang ramah pengguna serta perangkat cerdas yang mampu menangani beban administratif secara mandiri dinilai menjadi kunci agar UMKM dapat lebih berfokus pada inovasi dan kreativitas bisnis.
Dalam menanggapi tantangan tata kelola, Boyle menekankan bahwa aspek keamanan dan etika harus tetap berpusat pada manusia. Sembari menanti arahan pemerintah, pelaku usaha diimbau untuk menempatkan keamanan sebagai fondasi utama dalam setiap proses kerja berbasis AI. Kolaborasi antara sektor swasta, lembaga pendidikan, dan pemerintah menjadi krusial dalam satu hingga dua tahun mendatang untuk memastikan AI memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi ekonomi nasional.
