Pemerintah Vietnam tengah melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas model pemerintahan tiga tingkat setelah satu tahun implementasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi antara kebijakan strategis yang ditetapkan dalam Kongres Nasional Partai dengan kebutuhan nyata di lapangan, guna memastikan tata kelola negara yang lebih modern, efisien, dan transparan.
Dalam lokakarya strategis yang melibatkan para akademisi dan pimpinan tinggi negara, ditekankan bahwa transisi dari administrasi tradisional menuju tata kelola modern memerlukan perubahan fundamental dalam pola pikir. Fokus utamanya adalah beralih dari metode perintah administratif kaku ke arah sistem yang mengedepankan partisipasi publik, akuntabilitas, serta pemanfaatan data dan teknologi digital dalam pelayanan masyarakat.
Dr. Pham Tat Thang menegaskan bahwa proses reformasi ini tidak terlepas dari tantangan, termasuk adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendistorsi kebijakan pemerintah guna melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap landasan ideologis Partai, yang berakar pada Marxisme-Leninisme dan Pemikiran Ho Chi Minh, dianggap sebagai syarat mutlak agar reformasi administratif tetap berada di jalur yang benar.
Para delegasi menyoroti bahwa hambatan dalam transisi ini sering kali bukan disebabkan oleh kerangka struktural, melainkan resistensi terhadap perubahan dalam persepsi birokrasi dan keterlambatan adaptasi kelembagaan terhadap tren teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan komitmen kuat dalam memperjelas wewenang serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara.
Menutup rangkaian diskusi, Profesor Madya Dr. Le Hai Binh memberikan tiga rekomendasi strategis: memperkuat kepemimpinan partai dalam pengembangan hukum, mengoptimalkan mekanisme operasional sistem politik, serta menyusun sistem teori tata kelola nasional yang kontekstual dengan kebutuhan pembangunan masa depan. Hasil dari lokakarya ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pelatihan nasional untuk mencetak kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan adaptif dan strategis.
