Pemerintah Vietnam secara resmi telah mengesahkan Keputusan Nomor 240/2026/ND-CP sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi ekonomi internasional. Regulasi ini dirancang untuk memberikan dukungan konkret bagi pelaku usaha, koperasi, serta rumah tangga usaha dalam memanfaatkan ekosistem Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) secara lebih optimal, sejalan dengan mandat Majelis Nasional melalui Resolusi Nomor 250/2025/QH15.
Dalam aturan baru tersebut, terdapat tujuh mekanisme dukungan utama yang disediakan negara. Skema bantuan tersebut mencakup efisiensi prosedur administrasi, peningkatan kapasitas operasional, pengembangan sumber daya manusia, penguatan keterkaitan produksi, serta perluasan akses pasar. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan untuk prosedur teknis seperti pengujian, sertifikasi mutu, serta penyediaan skema dukungan suku bunga bagi pelaku usaha yang menjalankan proyek dalam ekosistem FTA.
Khusus untuk peningkatan kapasitas, pemerintah memberikan subsidi hingga 50% dari nilai kontrak konsultasi—dengan batasan nominal tertentu—bagi entitas yang melakukan perbaikan proses bisnis, transformasi model usaha, hingga penerapan sistem ketertelusuran produk. Dukungan serupa juga berlaku untuk perlindungan hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi yang relevan dengan standar pasar internasional.
Di sektor sumber daya manusia, pemerintah berkomitmen menanggung hingga 100% biaya pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri, yang berfokus pada manajemen, aturan asal barang, serta kepatuhan terhadap standar pembangunan berkelanjutan global. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di tengah ketatnya persaingan pasar ekspor.
Terkait bantuan finansial, pemerintah menawarkan subsidi suku bunga sebesar 2% per tahun untuk pinjaman jangka menengah dan panjang, dengan batas maksimal 1 miliar VND per entitas setiap tahunnya. Kebijakan ini berlaku bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria ketat dan tidak sedang menerima subsidi serupa dari program lain. Seluruh regulasi ini telah resmi berlaku sejak 26 Juni 2026, menandai babak baru dalam upaya penguatan daya saing industri nasional di pasar global.
