Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan Keputusan No. 240/2026/ND-CP sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Regulasi ini merupakan turunan dari Resolusi No. 250/2025/QH15 yang bertujuan menciptakan mekanisme khusus untuk meningkatkan efektivitas integrasi ekonomi nasional ke pasar global.
Dalam kebijakan terbaru ini, terdapat tujuh pilar utama dukungan yang diberikan bagi pelaku usaha, koperasi, maupun usaha rumah tangga. Fokus utama mencakup penyederhanaan prosedur administratif, pembangunan kapasitas, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penguatan konektivitas pasar. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dukungan untuk inovasi produksi, verifikasi kualitas melalui pengujian dan sertifikasi, serta insentif berupa subsidi suku bunga bagi pengembangan bisnis jangka menengah dan panjang.
Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi hingga 50% untuk biaya konsultasi teknologi, transformasi model bisnis, serta penerapan sistem ketertelusuran yang sesuai dengan standar keberlanjutan pasar FTA. Untuk perusahaan, batas nilai dukungan ini ditetapkan hingga 200 juta VND, sementara untuk koperasi dan usaha rumah tangga mendapatkan plafon sebesar 100 juta VND per tahun. Bantuan ini diharapkan mampu memacu transformasi digital dan efisiensi proses produksi di level operasional.
Di sisi pengembangan sumber daya manusia, negara menanggung 100% biaya pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri, yang berkaitan dengan manajemen bisnis, pemahaman aturan asal barang, serta adopsi teknologi canggih. Dukungan finansial ini dibatasi hingga 50 hingga 70 juta VND per entitas setiap tahunnya, guna memastikan tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan pasar internasional.
Terakhir, untuk mempermudah akses permodalan, pemerintah menyediakan subsidi selisih suku bunga sebesar 2% per tahun bagi para pelaku usaha yang meminjam modal untuk ekspansi dalam ekosistem FTA. Subsidi ini diberikan dengan batas maksimal 1 miliar VND per tahun untuk setiap entitas, sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan perdagangan bebas yang semakin ketat.
