Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI secara tegas menepis narasi mengenai dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD KH Muhammad Thohir, Pesisir Barat, Lampung. Isu tersebut sebelumnya sempat memicu perdebatan di media sosial setelah peresmian rumah sakit oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa nominal Rp30 miliar yang sempat disinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merupakan total bantuan alat kesehatan canggih yang dialokasikan bagi 66 RSUD melalui program *Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network* (SIHREN). Bantuan tersebut mencakup pengadaan teknologi medis mutakhir seperti *cathlab*, *CT scan*, hingga *mammography*.
Secara spesifik, RSUD KH Muhammad Thohir menerima total bantuan alkes sebesar Rp56,7 miliar yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama senilai Rp31,7 miliar untuk alkes canggih, sementara tahap kedua mencakup alkes mendasar senilai Rp25 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Daftar bantuan tersebut meliputi berbagai peralatan krusial seperti ventilator, mesin anestesi, hingga fasilitas penunjang ruang operasi.
Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat meredam kesalahpahaman di masyarakat terkait alokasi dana bantuan tersebut. Penguatan fasilitas di RSUD Krui sendiri ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan kesehatan, sehingga warga Pesisir Barat tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke luar daerah hanya untuk mendapatkan tindakan medis tertentu.
