Sejumlah perwakilan kementerian dan pemerintah daerah baru saja merangkum satu tahun operasional sistem politik serta model pemerintahan tiga tingkat dalam sebuah konferensi nasional. Pertemuan ini menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi digital dan membangun fondasi data nasional yang terintegrasi, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan dunia usaha.
Kementerian Keuangan menekankan bahwa reformasi organisasi harus berjalan seiring dengan desentralisasi tanggung jawab yang dibarengi ketersediaan sumber daya yang memadai. Wakil Menteri Keuangan, Tran Quoc Phuong, menyatakan bahwa transparansi alokasi anggaran dan pengawasan yang ketat menjadi kunci utama agar setiap pendelegasian wewenang ke tingkat kecamatan dapat berjalan efektif tanpa hambatan birokrasi.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup menyoroti pentingnya pembangunan basis data lahan nasional yang akurat, lengkap, dan bersih. Integrasi data ini ditargetkan tuntas pada 2026 melalui sinergi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keamanan Publik, guna mendukung tata kelola ruang dan sektor pertanian yang lebih presisi di daerah.
Di tingkat daerah, para pemimpin wilayah seperti Sekretaris Partai Hanoi dan perwakilan Kota Ho Chi Minh menyuarakan urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Aparatur di tingkat akar rumput didorong agar memiliki kompetensi mumpuni dan mentalitas inovatif. Langkah tegas juga akan diambil terhadap oknum yang melakukan penghindaran tanggung jawab atau menghambat prosedur administrasi masyarakat.
Selain peningkatan kualitas kader, pengembangan arsitektur data terpadu menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah mendesak agar pusat memperluas mekanisme berbagi data secara otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Inovasi ini diharapkan mampu memangkas alur birokrasi dan menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.
