Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia menuai sorotan dari kalangan pengamat komunikasi politik. M Jamiluddin Ritonga, pakar dari Universitas Esa Unggul, menilai bahwa agenda tersebut bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan memiliki motif strategis menjelang kontestasi politik 2029.
Menurut Jamiluddin, langkah ini memiliki dua sasaran utama. Pertama, Jokowi ingin menunjukkan bahwa basis massanya masih tetap solid dan kuat di mata publik. Dengan memperlihatkan modal politik yang terjaga, mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut diharapkan tetap memiliki nilai tawar tinggi di hadapan elite partai politik, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, langkah ini ditengarai sebagai upaya mengawal posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jamiluddin memprediksi, Jokowi berupaya memastikan Gibran tetap memiliki peluang besar untuk kembali mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2029 mendatang dengan mempertahankan pengaruhnya di panggung nasional.
Target kedua yang disoroti adalah upaya untuk mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jamiluddin berpendapat, Jokowi berusaha membantu PSI agar mampu menembus ambang batas parlemen dan meningkatkan posisinya menjadi partai menengah. Keberhasilan PSI di parlemen dinilai dapat menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat posisi Gibran dalam pemerintahan.
Namun, jalan bagi Jokowi dinilai tidak akan mudah. Jamiluddin mencatat bahwa situasi politik saat ini telah berubah drastis dibandingkan saat Jokowi masih menjabat. Ia berpendapat bahwa status Jokowi yang bukan lagi pemegang kekuasaan tertinggi serta munculnya persepsi kontroversial di masyarakat dapat menjadi tantangan dalam menggalang dukungan sebesar dulu.
Di sisi lain, Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa rencananya untuk berkeliling Indonesia didasari oleh banyaknya undangan dari masyarakat yang selama ini tertunda. Ia menyatakan kondisinya kini telah sehat dan siap untuk memenuhi undangan tersebut, meski dinamika politik di balik rencana itu terus memicu diskusi publik.