Pemerintah tengah menggulirkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan ambisi besar membentuk lebih dari 81 ribu unit koperasi di seluruh pelosok negeri. Melalui suntikan modal pinjaman berkisar Rp3 hingga Rp5 miliar per unit, inisiatif ini ditujukan sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan. Namun, arah kebijakan yang mendorong KDMP untuk terjun langsung ke sektor ritel modern menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan pemerhati ekonomi.

Permasalahan mendasar terletak pada kesenjangan kesiapan manajerial dan teknologi. Sektor ritel modern yang saat ini mendominasi pasar tidak hanya mengandalkan modal, tetapi juga sistem rantai pasok yang efisien, manajemen data berbasis ERP, serta standardisasi sumber daya manusia yang ketat. Tanpa infrastruktur digital dan operasional yang mumpuni, KDMP berisiko menghadapi kerentanan profitabilitas di tengah ketatnya persaingan pasar yang sudah jenuh oleh pemain besar.

Selain risiko kegagalan operasional, kebijakan yang memaksa KDMP berhadapan langsung dengan ritel eksisting dikhawatirkan memicu distorsi ekonomi. Jika penutupan gerai modern dilakukan secara paksa demi memberi ruang bagi KDMP, dampaknya bisa berupa kekosongan layanan bagi masyarakat serta potensi gelombang pemutusan hubungan kerja di tingkat lokal. Mengingat catatan Kementerian Koperasi dan UKM bahwa separuh dari total koperasi di Indonesia saat ini berstatus tidak aktif, langkah ekspansi masif ini menuntut kehati-hatian ekstra.

Sebagai solusi, para ahli menyarankan pemerintah untuk tidak menyeragamkan model bisnis KDMP. Alih-alih memaksakan format minimarket, dana yang tersedia dapat dioptimalkan untuk memperkuat potensi spesifik daerah, seperti pembangunan gudang pascapanen, fasilitas rantai dingin (cold storage), atau unit pengolahan komoditas lokal. Skema kemitraan dengan peritel modern juga dapat menjadi jalan tengah, di mana koperasi berperan sebagai agregator produk lokal, bukan justru terjebak dalam kompetisi yang tidak seimbang.

Pada akhirnya, keberhasilan koperasi tidak cukup hanya dibangun di atas fondasi proteksi regulasi atau suntikan modal semata. Kepercayaan anggota dan kompetensi manajerial merupakan kunci utama. Evaluasi menyeluruh terhadap desain program KDMP menjadi sangat krusial agar tujuan pemerataan ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal dan kestabilan sosial di masyarakat.