Polemik Sikap Politik PDIP: Koalisi Pemerintah Desak Ketegasan, PDIP Sebut Tudingan Tidak Berdasar

Politisi Nasdem dan Golkar mendesak PDIP menentukan posisi politik yang tegas, sementara PDIP menepis tudingan keterlibatan dalam aksi mahasiswa dan menyebut kritik koalisi sebagai bentuk kegelisahan politik.

Oleh Zainal Abidin 02 Jul 2026 2 menit baca 💬 0 komentar

Sumber: assets.negara.co.id

Jakarta — Dinamika politik nasional kembali memanas menyusul posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dianggap ambigu oleh partai-partai koalisi pemerintah. Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi berbagai kebijakan strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah spekulasi muncul mengenai keterlibatan partai berlambang banteng tersebut di balik layar aksi massa.

Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, secara blak-blakan menyoroti ambiguitas posisi PDIP. Menurutnya, sebuah partai politik harus memilih secara jelas antara menjadi oposisi atau penyeimbang yang konstruktif. Irma menilai bahwa memposisikan diri di kedua sisi tersebut secara bersamaan justru menimbulkan kebingungan di mata publik serta menghambat fungsi kontrol yang sehat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menyoroti pentingnya konsistensi sikap. Meski menganggap wajar jika sebuah partai berada di luar pemerintahan, Doli menekankan agar PDIP tidak perlu ragu dalam bersikap kritis. Ia juga memberikan catatan khusus terhadap peran pimpinan DPR dari fraksi PDIP yang dinilai kurang terlihat dalam mengawal aspirasi publik, yang menurutnya dapat menimbulkan persepsi bias di tengah masyarakat.

Di sisi lain, respons keras datang dari internal PDIP. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menampik seluruh tudingan keterlibatan partainya dalam aksi mahasiswa sebagai upaya mendiskreditkan partai. Deddy menilai kritik yang dilontarkan pihak koalisi pemerintah justru mencerminkan kegelisahan politik mereka sendiri. Ia pun menegaskan agar partai pendukung pemerintah lebih fokus bekerja daripada sibuk mengurus sikap politik pihak lain.

Pengamat politik dari Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, menyoroti bahwa posisi yang diambil PDIP merupakan strategi politik partai besar untuk menjaga jarak sekaligus mempertahankan akses parlemen. Namun, strategi ini membawa risiko citra "plin-plan" jika tidak dikelola dengan komunikasi politik yang tajam dan terukur.

Polemik ini mencerminkan tantangan besar bagi kedewasaan berpolitik di Indonesia. Hingga kini, PDIP tetap bersikukuh pada posisinya sebagai partai penyeimbang, sementara partai-partai di lingkaran pemerintah terus menanti langkah nyata dari partai tersebut dalam menyikapi kebijakan negara secara hitam-putih.