Kementerian Kesehatan Vietnam tengah mengambil langkah tegas untuk memperkuat payung hukum dalam pengendalian konsumsi tembakau. Dalam lokakarya nasional yang diselenggarakan di Hanoi pada 6-7 Juli, pemerintah membahas rencana revisi Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Tembakau, dengan fokus utama pada perlindungan kesehatan masyarakat terhadap inovasi produk nikotin yang semakin masif.
Wakil Menteri Kesehatan, Tran Van Thuan, menegaskan bahwa urgensi kebijakan ini didasarkan pada data statistik yang mengkhawatirkan, di mana lebih dari 100.000 jiwa di Vietnam melayang setiap tahun akibat penyakit yang dipicu oleh tembakau. Dampak negatif ini tidak hanya terbatas pada perokok aktif, tetapi juga mengancam perokok pasif, yang pada akhirnya membebani sistem kesehatan dan produktivitas nasional.
Sorotan khusus diberikan pada munculnya produk alternatif seperti obat kumur nikotin (nicotine pouches). Produk ini dinilai sangat berbahaya karena dirancang secara strategis untuk menyasar Generasi Z melalui kemasan yang menarik, varian rasa yang manis, serta pemasaran yang menyesatkan dengan klaim "bebas asap" atau "rendah risiko". Padahal, penggunaan zat ini secara konsisten dapat merusak mukosa mulut, memicu gangguan kardiovaskular, dan menyebabkan kecanduan nikotin yang akut.
Pakar dari Institut Strategi dan Kebijakan Kesehatan menyoroti bahwa taktik pemasaran produk baru ini memanfaatkan kerentanan anak muda yang cenderung menghindari bau mulut atau perubahan warna gigi akibat rokok tradisional. Mengingat tren peningkatan popularitas produk serupa di kancah internasional, Vietnam tidak ingin kecolongan dalam melindungi generasi mendatang dari ancaman adiksi baru ini.
Sebagai respon nyata, Kementerian Kesehatan mengusulkan perluasan definisi produk tembakau dalam undang-undang untuk mencakup seluruh produk turunan nikotin, termasuk inhaler dan shisha. Pemerintah juga mengajukan pelarangan total terhadap produksi, distribusi, periklanan, hingga penggunaan rokok elektronik dan produk tembakau baru lainnya, sebagai upaya membangun benteng hukum yang kokoh demi kesehatan jangka panjang masyarakat.
