Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini memprioritaskan pembenahan sektor kesehatan dasar yang mencakup delapan kabupaten di wilayahnya. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur yang selama ini menghambat akses masyarakat di daerah pegunungan dan wilayah terpencil.
Dalam agenda Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2026 di Puncak Jaya, Penjabat Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Koordinasi yang solid dinilai krusial untuk menyelaraskan kebijakan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih inklusif, merata, dan dapat dirasakan langsung oleh warga, baik di wilayah pesisir maupun pelosok pegunungan.
Upaya perbaikan ini menitikberatkan pada penguatan fungsi puskesmas melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang dikenal sebagai "Ko Harus Sehat". Selain itu, pemprov berkomitmen melakukan digitalisasi tata kelola melalui sistem rujukan terintegrasi (Sisrute) serta pengoptimalan data sarana kesehatan lewat aplikasi ASPAK untuk memastikan distribusi alat kesehatan yang tepat sasaran.
Kendati demikian, tantangan pemenuhan tenaga kesehatan masih menjadi kendala signifikan. Data Dinas Kesehatan Papua Tengah menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat kekurangan 447 tenaga medis profesional, dengan hanya sekitar 9,5 persen puskesmas yang telah memiliki standar tenaga kesehatan lengkap. Hingga kini, dari total 148 puskesmas, baru sebagian kecil yang telah terakreditasi.
Menanggapi defisit tenaga medis tersebut, Dinas Kesehatan Papua Tengah berencana mengoptimalkan skema penugasan khusus serta Program Nusantara Sehat. Prioritas rekrutmen akan diberikan kepada putra-putri daerah asli Papua agar keberlangsungan layanan kesehatan di setiap kabupaten dapat terjaga secara berkelanjutan di masa depan.
