Pemerintah Indonesia secara resmi membuka ruang bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi independen terkait serangkaian insiden kekerasan di Papua. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik bersenjata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil, termasuk seorang ibu hamil di Kabupaten Intan Jaya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk bersikap transparan. Ia menyatakan bahwa meskipun TNI telah melakukan penyelidikan internal, keterlibatan Komnas HAM diperlukan agar investigasi berlangsung objektif. "Kami memberikan kesempatan penuh kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan kami akan menanti rekomendasi yang disampaikan," ujar Yusril di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Yusril menambahkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap situasi di lapangan. Ia mengakui bahwa kekerasan yang terjadi merupakan dampak dari kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, sehingga setiap tembakan harus diusut secara adil guna menentukan pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban tak berdosa. Meski demikian, untuk isu dialog penyelesaian konflik, Yusril menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kemenko Politik dan Keamanan.
Di sisi lain, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mendesak semua pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata segera. Ia menyoroti kerentanan masyarakat sipil yang kerap menjadi korban dalam setiap pertempuran. Anis secara khusus menyesalkan penembakan pilot warga negara Amerika Serikat di Yahukimo serta tewasnya seorang ibu hamil di Intan Jaya sebagai tragedi kemanusiaan yang membutuhkan langkah hukum tegas.
Eskalasi di wilayah tersebut memang tengah memburuk pasca-aksi penembakan pesawat perintis oleh kelompok bersenjata di Distrik Sobaham. TNI melalui Komando Operasi Habema kini tengah melakukan operasi khusus untuk memulihkan keamanan di lokasi-lokasi rawan. Pemerintah menekankan bahwa perlindungan terhadap HAM dan penegakan hukum bagi korban harus tetap menjadi prioritas utama di tengah upaya pemulihan stabilitas wilayah Papua.
