Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, melontarkan kritik tajam terhadap sikap sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menyoroti pola komunikasi politik PDIP yang dinilai ambigu dalam menyikapi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah tantangan geopolitik yang ada saat ini.
Misbakhun menegaskan bahwa meski kritik merupakan elemen fundamental dalam demokrasi, penyampaiannya harus tetap proporsional dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional, alih-alih melontarkan pernyataan yang justru memperkeruh suasana politik di saat bangsa membutuhkan kondusivitas.
Lebih lanjut, Ketua Komisi XI DPR RI tersebut mencontohkan respons pemerintah yang sangat terbuka terhadap masukan publik, termasuk dalam penanganan kasus dugaan penyelewengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah diproses melalui jalur hukum. Baginya, langkah tersebut membuktikan bahwa pemerintah tetap akuntabel terhadap berbagai kritik yang muncul.
Menyinggung posisi politik PDIP, Misbakhun menilai partai berlambang banteng tersebut tidak seharusnya menjalankan politik 'dua kaki'. Ia menyayangkan perilaku partai yang kerap ingin mendapatkan keuntungan elektoral saat program pemerintah diapresiasi publik, namun langsung mengambil jarak dan bersikap kritis keras ketika pemerintah menghadapi tantangan atau kebijakan yang tidak populer.
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Posisi politik dua kaki seperti itu tidak elegan," tegasnya dalam keterangan yang disampaikan pada Minggu (21/6/2026).
