Menjelang pemberlakuan aturan kewajiban pembayaran royalti musik bagi sektor komersial pada 1 Juli 2026, para pelaku usaha di Vietnam, termasuk kafe, restoran, hingga pusat perbelanjaan, kini menghadapi kecemasan mendalam. Ketidakpastian mengenai mekanisme teknis dan transparansi regulasi menjadi sorotan utama di kalangan pemilik bisnis skala kecil dan menengah.
Banyak pelaku usaha mengaku belum menerima panduan resmi terkait prosedur implementasi, termasuk lembaga mana yang berwenang dalam pemungutan biaya. Selain itu, penggunaan platform daring sebagai sumber musik latar kini memicu kebingungan apakah hal tersebut sudah mencakup izin komersial atau masih memerlukan kontrak terpisah.
Sistem perhitungan royalti yang berbasis pada luas total bangunan turut menjadi polemik. Para pelaku bisnis menilai bahwa penggunaan luas total sebagai indikator utama kurang representatif, mengingat banyak area—seperti ruang penyimpanan atau toilet—tidak memberikan nilai tambah secara komersial dari penggunaan musik. Mereka khawatir beban biaya tetap yang tinggi di tengah fluktuasi daya beli konsumen akan semakin menekan margin keuntungan.
Di sisi lain, Pengacara Phan Vu Tuan menegaskan bahwa pemerintah telah menyusun formula perhitungan yang mempertimbangkan skala dan jenis usaha untuk menjaga keadilan. Menurutnya, penggunaan faktor penyesuaian yang berbeda untuk setiap klasifikasi tempat usaha bertujuan agar beban royalti proporsional dengan skala ekonomi bisnis tersebut, bukan sekadar pungutan seragam yang memberatkan.
Pelaku industri kini mendesak pemerintah untuk segera menyediakan peta jalan sosialisasi yang komprehensif serta mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel. Transparansi daftar karya yang dilindungi hak ciptanya dianggap krusial agar para pengusaha dapat beradaptasi tanpa harus dihantui ketakutan akan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang tidak disengaja.
