Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi strategis di Surabaya guna merumuskan sinergi kebijakan media massa. Inisiatif yang mengusung prinsip BEJO’S—Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri—ini bertujuan untuk merespons tantangan disrupsi digital yang kian masif terhadap situasi politik nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Dr. Eko D. Indarto, menekankan bahwa di era saat ini, peta kekuatan global bergeser dari penguasaan fisik menjadi penguasaan algoritma dan data. Menurutnya, stabilitas nasional kini sangat bergantung pada bagaimana bangsa mampu mengelola ruang informasi agar tetap kredibel di tengah serbuan hoaks, disinformasi, hingga manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan (AI).
Forum yang dihadiri oleh akademisi, praktisi pers, serta unsur pemerintah daerah ini menyoroti posisi media sebagai pilar demokrasi yang vital. Tantangan polarisasi dan framing destruktif yang kerap muncul di ruang digital dinilai menjadi ancaman nyata bagi kohesi sosial. Oleh karena itu, standardisasi media yang profesional dan berintegritas menjadi krusial sebagai fondasi utama menjaga ketahanan informasi nasional.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah mendorong penguatan literasi digital serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan ekosistem industri media yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi benteng dalam menjaga ruang publik yang sehat demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
