Para pemimpin bisnis asal Eropa mendesak penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta guna mengakselerasi peningkatan ketahanan gizi serta akses layanan kesehatan preventif di kawasan ASEAN. Dorongan ini mengemuka dalam forum peluncuran laporan terbaru bertajuk "Health, Nutrition & Lifestyle: Boosting ASEAN's Health and Economic Resilience Through a Life-Course Framework" yang berlangsung di Jakarta, akhir Juni lalu.
Laporan tersebut menguraikan pentingnya mengadopsi pendekatan kebijakan berbasis siklus kehidupan sebagai instrumen vital dalam memperkokoh ketahanan ekonomi dan kesehatan regional. Fokus utama yang diangkat meliputi tiga pilar strategis, yakni ketahanan gizi, promosi gaya hidup sehat, serta penguatan praktik perawatan mandiri sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang produktif.
Direktur Eksekutif EU-ASEAN Business Council, Chris Humphrey, menyatakan bahwa kolaborasi multipihak merupakan kunci utama dalam mengubah kebijakan ambisius menjadi capaian yang terukur. Ia menilai inisiatif besar pemerintah Indonesia, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya penurunan prevalensi stunting, telah berada pada jalur yang tepat, namun memerlukan dukungan industri untuk memastikan efektivitas implementasinya di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Sri Ridha Hasanah, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat bukanlah dua entitas yang saling bertentangan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan swasta sangat terbuka lebar selama kedua belah pihak memiliki visi yang selaras untuk mencapai peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen nyata, EU-ASEAN Business Council telah menyusun 29 rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Rekomendasi tersebut mencakup langkah praktis dari industri, mulai dari fortifikasi produk, transparansi label informasi gizi, hingga optimasi rantai pasok yang lebih sehat guna mendukung agenda prioritas nasional Indonesia.
