Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan lonjakan signifikan dalam realisasi biaya pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data terbaru, total pengeluaran layanan medis mencapai angka Rp191,33 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi Rp176,11 triliun.
Lonjakan tersebut berbanding lurus dengan rasio klaim yang tercatat menyentuh angka 108,27 persen. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan tingginya aksesibilitas masyarakat terhadap perlindungan kesehatan nasional. Meski demikian, ia mengakui bahwa rasio klaim yang konsisten berada di atas 100 persen menuntut langkah efisiensi yang lebih ketat.
Menanggapi situasi ini, pihak manajemen berkomitmen untuk terus mengoptimalkan mutu layanan dan efisiensi operasional guna menjaga ketahanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah preventif ini dilakukan agar keberlangsungan program tetap terjaga di tengah beban jaminan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menyoroti pentingnya intervensi pemerintah untuk menekan rasio klaim agar kembali ke bawah angka 100 persen. Ia menyarankan agar dana cadangan sebesar Rp20 triliun segera dicairkan serta mempertimbangkan kenaikan iuran, khususnya bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada tahun 2027 mendatang.
Timbul menegaskan perlunya tindakan proaktif pemerintah untuk menghindari potensi defisit total yang pernah terjadi pada periode 2014 hingga 2019. Menurutnya, dukungan anggaran dari negara menjadi elemen krusial bagi BPJS Kesehatan guna menjamin kestabilan layanan bagi seluruh peserta JKN di masa depan.
