Kementerian Kesehatan Vietnam berkomitmen menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam revisi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Tembakau. Wakil Menteri Kesehatan, Profesor Tran Van Thuan, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk membangun benteng hukum yang kokoh guna melindungi anak-anak, remaja, dan generasi mendatang dari ancaman produk nikotin yang terus berkembang.
Data menunjukkan bahwa tembakau masih menjadi faktor risiko utama berbagai penyakit mematikan, termasuk kanker, kardiovaskular, dan gangguan pernapasan. Di Vietnam, lebih dari 100.000 jiwa meninggal setiap tahun akibat paparan tembakau, baik secara langsung maupun perokok pasif, yang turut memberikan beban besar bagi sistem kesehatan nasional dan produktivitas ekonomi negara.
Sebagai respon atas kebutuhan mendesak tersebut, Pemerintah Vietnam melalui Keputusan Nomor 160/NQ-CP telah menyetujui kebijakan pelarangan total terhadap produksi, penjualan, periklanan, hingga penggunaan rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan. Regulasi ini juga menyasar pelarangan pemajangan produk tembakau di gerai ritel untuk mempersempit akses bagi calon perokok baru.
Wakil Menteri Tran Van Thuan menekankan bahwa pemerintah tidak akan menunggu jatuhnya korban lebih banyak sebelum melakukan intervensi. "Kita perlu mengendalikan faktor risiko sejak dini untuk mencegah model bisnis tembakau menciptakan celah hukum yang membahayakan kaum muda," tegasnya dalam lokakarya terkait penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut.
Selain aspek pelarangan, pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem bebas asap rokok melalui edukasi kesehatan dan dukungan layanan berhenti merokok. Sinergi antar kementerian dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama agar regulasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran kolektif demi pembangunan berkelanjutan yang lebih sehat.
