Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui inisiatif strategis, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penurunan stunting, kini menuntut penguatan sinergi lintas sektor. Kolaborasi multipihak dinilai menjadi instrumen vital untuk memastikan kebijakan berskala nasional tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Poin penting tersebut mengemuka dalam diskusi peluncuran laporan terbaru bertajuk Health, Nutrition & Lifestyle: Boosting ASEAN's Health and Economic Resilience Through a Life-Course Framework yang diselenggarakan oleh EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) di Jakarta. Forum ini menjadi wadah pertemuan bagi pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri kesehatan.
Direktur Eksekutif EU-ABC, Chris Humphrey, mengapresiasi langkah ambisius pemerintah Indonesia dalam memprioritaskan ketahanan gizi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan berbagai elemen untuk bekerja sama. Integrasi antara sektor publik dan swasta diyakini tidak hanya akan memperkuat ketahanan gizi, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Laporan yang dirilis dalam forum tersebut menekankan urgensi penerapan pendekatan berbasis siklus kehidupan (life-course approach). Strategi ini memandang kesehatan sebagai investasi yang harus dijaga mulai dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia. Fokus utama diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu ketahanan gizi, pola hidup sehat, dan penguatan layanan kesehatan preventif sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Senada dengan pandangan tersebut, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI, yang diwakili oleh Sri Ridha Hasanah, menegaskan bahwa keterlibatan lintas sektor merupakan elemen esensial. Sinergi ini diperlukan guna memastikan setiap target kesehatan nasional dapat tercapai secara terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
