Pemerintah kini tengah melakukan perombakan besar-besaran dalam ekosistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi nasional. Pasca implementasi Resolusi 57 selama lebih dari 18 bulan, otoritas terkait berhasil memetakan 12 hambatan sistemik yang selama ini menghambat sinergi antara dunia penelitian dengan kebutuhan pembangunan riil di lapangan.
Dari 12 titik sumbatan tersebut, lima di antaranya teridentifikasi pada hulu rantai inovasi, meliputi penentuan arah strategis hingga mekanisme pendanaan penelitian. Kementerian Sains dan Teknologi ditunjuk sebagai motor penggerak untuk mengalihkan paradigma manajemen riset dari berbasis administratif yang kaku menuju manajemen berbasis hasil yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan industri.
Permasalahan kronis seperti durasi penetapan tugas penelitian yang mencapai 12 bulan kini diupayakan untuk dipangkas menjadi 1 hingga 3 bulan melalui digitalisasi layanan. Selain itu, pemerintah berencana mengintegrasikan model kerja sama antara negara, akademisi, dan sektor swasta agar setiap agenda riset memiliki dampak ekonomi yang terukur sejak tahap perumusan awal.
Tak berhenti di tahap laboratorium, tujuh hambatan sisanya difokuskan pada tahap hilirisasi. Tantangan besar dalam perlindungan kekayaan intelektual, minimnya penilaian aset teknologi, serta lemahnya konektivitas ekosistem startup menjadi prioritas yang harus segera dibenahi. Pemerintah berkomitmen memperkuat kerangka hukum dan menyediakan infrastruktur digital agar hasil riset dapat segera ditransformasikan menjadi produk bernilai komersial.
Sebagai langkah strategis, Kementerian Sains dan Teknologi juga akan mengembangkan platform transaksi teknologi nasional serta memperluas skema pendanaan modal ventura. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir investasi ganda dan memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi mampu menjadi penggerak utama daya saing ekonomi nasional di masa depan.
