Selama bertahun-tahun, sektor olahraga di Indonesia kerap dipandang sebagai pos pengeluaran pasif yang hanya menuntut dana negara tanpa memberikan imbal balik finansial yang jelas. Fokus utama pemerintah selama ini terbatas pada pencapaian medali di ajang kompetisi, yang sering kali menyisakan beban administratif setelah turnamen berakhir. Kini, logika tersebut mulai dirombak total oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa olahraga harus dikelola sebagai peluang pendapatan yang sah. Langkah konkret telah diambil melalui deregulasi radikal, yakni dengan memangkas 191 Peraturan Menteri menjadi hanya empat regulasi induk. Salah satu kebijakan krusialnya adalah pemberian payung hukum yang kokoh bagi industri olahraga dan wisata olahraga (sport tourism), guna memangkas hambatan birokrasi bagi investor swasta.

Strategi ini bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Dengan potensi pasar sport tourism global yang mencapai ratusan miliar dolar AS, pemerintah meyakini bahwa ketergantungan pada komoditas tradisional perlu didiversifikasi melalui kekuatan industri olahraga yang memiliki daya ungkit ekonomi tinggi.

Potensi besar ini terlihat dari besarnya antusiasme publik di Indonesia. Namun, hingga saat ini, liga-liga domestik belum dikelola secara optimal sebagai produk hiburan yang memiliki nilai komersial tinggi. Saat ini baru sepak bola, bola basket, dan bola voli yang memiliki ekosistem kompetisi profesional, sementara cabang olahraga lainnya masih terjebak dalam siklus kejuaraan yang sporadis.

Ambisi pemerintah untuk menghidupkan sembilan liga olahraga merupakan upaya nyata untuk memanfaatkan fanatisme basis massa yang besar di Indonesia. Jika ekosistem ini berhasil terbentuk, olahraga tidak lagi menjadi beban bagi APBN, melainkan menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang mandiri, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kas negara di masa depan.