Posisi geografis Kepulauan Riau (Kepri) yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, kini justru menghadapi dilema besar akibat maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai. Praktik bisnis ilegal ini telah merambah luas di berbagai wilayah, mulai dari Batam hingga Tanjungpinang, serta terkesan kebal terhadap berbagai upaya penegakan hukum yang telah dilakukan.
Dari sisi konsumen, harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk resmi menjadi daya tarik utama. Banyak masyarakat yang secara sadar memilih rokok non-cukai karena dianggap lebih terjangkau, tanpa memedulikan risiko kesehatan maupun pelanggaran hukum yang menyertainya. Fenomena ini menciptakan pasar yang subur bagi peredaran produk tanpa pengawasan kualitas tersebut.
Data dari aparat penegak hukum mencatat penyitaan lebih dari 10 juta batang rokok sepanjang tahun 2025. Kendati demikian, angka ini belum mampu memutus mata rantai pasokan. Kondisi ini memicu spekulasi kuat di tengah masyarakat mengenai adanya 'tangan tak terlihat' yang melindungi jaringan distribusi rokok ilegal tersebut, sehingga operasi penindakan yang dilakukan selama ini dinilai belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
Dampak dari peredaran barang ilegal ini bersifat sistemik. Selain kerugian potensi pendapatan negara dari sektor cukai, keberadaan produk murah ini juga merusak ekosistem industri rokok legal yang taat pajak. Lebih jauh lagi, ketiadaan standar uji mutu pada rokok ilegal menempatkan para penggunanya pada risiko kesehatan yang lebih tinggi karena kandungan zat yang tidak terverifikasi.
Sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk melakukan langkah yang lebih progresif. Penindakan tidak boleh hanya terbatas pada pedagang eceran di lapangan, melainkan harus menyasar aktor utama di balik jaringan mafia penyelundupan. Sinergi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, dan kepolisian sangat diharapkan untuk memutus jalur distribusi barang terlarang ini demi menjaga integritas ekonomi Kepri sebagai gerbang perdagangan Indonesia.
