Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi seluruh permintaan tambahan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun anggaran 2027. Diketahui, total usulan tambahan dana tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp984 triliun.
Purbaya menekankan bahwa pihak Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi mendalam terhadap setiap usulan tersebut. Peninjauan ini dilakukan untuk memilah program kerja mana yang memiliki urgensi tinggi dan layak mendapatkan alokasi dana tambahan di tengah keterbatasan ruang fiskal negara.
"Kami akan melakukan telaah mendalam. Pasti tidak semuanya akan dipenuhi. Langkah ini diambil guna memastikan target defisit APBN 2027 tetap terjaga di rentang 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB sesuai kesepakatan," ujar Purbaya saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7).
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencatat bahwa pagu belanja K/L untuk 2027 dipatok sebesar Rp1.389,94 triliun. Namun, melalui pembahasan di komisi-komisi terkait, muncul usulan tambahan sebesar Rp984 triliun, yang jika diakumulasikan akan menjadikan total anggaran mencapai Rp2.373,84 triliun. Angka tersebut mencerminkan lonjakan signifikan dibandingkan alokasi belanja K/L tahun 2026 yang berada di kisaran Rp1.510,5 triliun.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa proses sinkronisasi usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah. Meski demikian, keputusan final mengenai berapa besar tambahan yang akan dikabulkan sepenuhnya menjadi wewenang eksekutif.
Masyarakat kini menantikan keputusan resmi pemerintah terkait alokasi belanja negara tersebut. Rencananya, rincian detail mengenai pagu anggaran K/L untuk 2027 akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026 mendatang.
