Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan performa ekonomi yang impresif hingga pertengahan tahun 2026. Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah berhasil berada di angka 5,67% secara tahunan (year-on-year) pada kuartal pertama tahun ini.
Kinerja fiskal menjadi salah satu motor penggerak utama. Hingga akhir Mei 2026, realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp11,92 triliun atau 39,79% dari total pagu. Sektor Transfer Ke Daerah (TKD) mendominasi penyaluran dengan nilai Rp8,33 triliun, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur serta layanan publik di tingkat lokal.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menyatakan bahwa kesehatan fiskal daerah berada dalam kondisi yang stabil, ditandai dengan surplus APBD sebesar Rp984,86 miliar per Mei 2026. Selain itu, sektor perdagangan luar negeri turut memberikan kontribusi positif dengan surplus neraca dagang mencapai US$922,44 juta, yang didorong oleh tingginya volume ekspor batu bara sebagai komoditas unggulan.
Namun, di balik capaian positif tersebut, bayang-bayang inflasi menjadi tantangan nyata yang perlu segera dimitigasi. Laju inflasi tahunan Kalimantan Selatan pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,22%, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,08%.
Catur menjelaskan bahwa lonjakan harga pada komoditas kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, serta harga emas perhiasan dan produk tembakau menjadi pemicu utama inflasi. Pemerintah daerah kini dituntut untuk mengambil langkah taktis agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung.
