Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) secara resmi mendeklarasikan urgensi kepemimpinan perempuan sebagai katalisator utama perubahan sosial. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Asrama Haji, Jakarta Timur, Kamis (9/4), organisasi ini memaparkan visi besar bertajuk 'Perempuan Memimpin Keadilan Transformasi dan Ekologis' sebagai fondasi agenda politik nasional ke depan.
Forum ini merupakan bagian dari konsolidasi jelang Kongres Nasional VI KPI. Pihak penyelenggara menekankan bahwa posisi perempuan saat ini harus bergeser dari sekadar pelengkap menjadi aktor penentu kebijakan yang inklusif. Transformasi ini dianggap krusial mengingat masih besarnya kesenjangan struktural serta minimnya perspektif gender dalam pengambilan keputusan di parlemen maupun sektor strategis lainnya.
KPI merumuskan enam pilar prioritas, mencakup penguatan perlindungan sosial bagi pekerja perempuan informal, pengembangan model pembangunan berbasis komunitas, serta penghapusan akar patriarki di ruang publik. Selain itu, organisasi ini menyoroti pentingnya integrasi pengetahuan lokal dalam perumusan kebijakan agar solusi yang dihasilkan lebih aplikatif dan berkelanjutan.
Dalam konteks isu global, KPI menempatkan keadilan iklim dan transisi energi sebagai poin krusial. Mengingat perempuan sering menjadi kelompok paling terdampak oleh krisis lingkungan, organisasi ini menuntut keterlibatan aktif perempuan sebagai subjek utama dalam setiap proyek pembangunan energi dan infrastruktur berskala nasional.
Sebagai langkah konkret, KPI menyerukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, hingga sektor swasta untuk mengawal kebijakan afirmatif. Melalui konsolidasi ini, KPI optimistis bahwa kepemimpinan perempuan akan menjadi motor penggerak bagi terciptanya tatanan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan ramah lingkungan di masa depan.
