Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat secara resmi memulai tahap uji coba aplikasi "Papua Barat Sehat". Langkah digitalisasi ini diambil sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan akses layanan kesehatan yang sepenuhnya gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama.

Kepala Dinkes Papua Barat, Alwan Rimosan, menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi layanan. Melalui sistem ini, seluruh data pasien OAP akan tercatat secara real-time, mulai dari proses perawatan hingga rujukan medis. Data tersebut dapat dipantau langsung oleh jajaran pimpinan daerah serta tim pengawasan, sehingga efektivitas program dapat diukur dengan lebih akurat.

Lebih lanjut, aplikasi ini menjadi pelengkap kebijakan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan medis yang mungkin tidak tercover oleh skema BPJS Kesehatan. Fokus utamanya mencakup pembiayaan operasi, biaya rawat inap, hingga pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan darah. Alwan menegaskan bahwa integrasi sistem ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan hambatan finansial yang selama ini sering dialami oleh pasien.

Terkait teknis di lapangan, pemerintah provinsi mengimbau pihak rumah sakit agar lebih proaktif dalam menangani kebutuhan pasien. Alwan menekankan bahwa rumah sakit wajib mencari solusi jika ketersediaan obat sedang terbatas, sehingga beban mencari kebutuhan medis tidak lagi dibebankan kepada keluarga pasien.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan segera menerbitkan kebijakan resmi melalui surat edaran gubernur setelah masa uji coba berakhir. Selain fungsi kuratif, aplikasi ini juga diproyeksikan untuk mendukung upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif, demi membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih terintegrasi bagi seluruh masyarakat Papua Barat.