Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menegaskan bahwa penguatan posisi tawar petani dalam rantai pasok global kini bergantung pada kemampuan mereka mengakses informasi serta adopsi teknologi tepat guna. Ketua Harian III DPP HKTI, Andi Muhammad Syakir, menyatakan bahwa literasi mengenai tren harga pasar, inovasi budidaya, hingga dinamika komoditas sangat vital untuk meningkatkan kesejahteraan petani di lapangan.
Selain transformasi digital, HKTI menyoroti urgensi hilirisasi sebagai strategi utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengekspor bahan mentah. Dengan kekayaan komoditas unggulan seperti kopi, kelapa sawit, hingga tembakau, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk di pasar internasional melalui pengolahan yang lebih canggih di dalam negeri.
Di sisi lain, sektor pertembakauan menghadapi tantangan regulasi yang cukup kompleks. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Mahmudi, mengungkapkan bahwa para petani berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, namun tetap menjaga keberlanjutan mata pencaharian. Ia menekankan perlunya pelibatan petani dalam setiap penyusunan regulasi yang berdampak langsung pada ekonomi daerah.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyatakan komitmennya untuk membenahi tata kelola rantai pasok agar produk perkebunan mampu memenuhi standar ekspor global. Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menekankan bahwa perbaikan sistem pascapanen, pengemasan, dan pendampingan akses pasar menjadi kunci utama. Hal ini dilakukan demi mengatasi hambatan teknis yang selama ini menghambat daya saing produk Indonesia di mancanegara.
Dengan sinergi antara teknologi, dukungan pemerintah, dan stabilitas kebijakan, sektor perkebunan diharapkan dapat kembali mencapai kejayaannya. Terlebih, nilai ekspor produk hasil tembakau yang sempat mencapai US$1,7 miliar pada tahun 2024 membuktikan bahwa komoditas lokal memiliki daya serap tinggi di pasar global yang harus terus dioptimalkan.
