Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan program penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) guna mengejar target eliminasi nasional pada tahun 2030. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, hingga elemen masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Langkah nyata tersebut dimulai dengan pelaksanaan workshop teknis di Pekanbaru, yang fokus pada penyelarasan kebijakan nasional serta perencanaan program yang lebih efektif. Fokus utama kegiatan ini menyasar wilayah lokus seperti Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, agar setiap daerah memiliki pemahaman seragam dalam menangani tantangan kesehatan tersebut.
Data dari Dinas Kesehatan Riau mencatat adanya 1.151 kasus HIV/AIDS sepanjang tahun 2024. Selain HIV/AIDS, pengendalian TBC dan malaria juga menjadi prioritas karena dampaknya yang signifikan terhadap produktivitas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Riau.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Riau, Dahlia Eka Okta, menegaskan bahwa penanganan penyakit-penyakit ini tidak dapat dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi mendorong optimalisasi alokasi anggaran, baik melalui APBD, dana desa, maupun dana kelurahan, untuk mendukung deteksi dini dan pengobatan tuntas bagi pasien.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Program RSSH ADINKES Pusat, Dedi Perlaungan, menyatakan bahwa pendampingan berkelanjutan akan terus dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM di daerah. Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat penemuan kasus dan memberikan pendampingan yang tepat bagi penderita, sehingga target eliminasi ATM di Bumi Lancang Kuning dapat terealisasi sesuai jadwal.
