Diurutkan dari yang terbaru
Rilis survei nasional Rumah Politik Indonesia menunjukkan optimisme publik terhadap transformasi budaya di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menguat.
Mahkamah Konstitusi resmi memutuskan pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 2029, mengakhiri sistem serentak yang selama ini berlaku.
Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen Golkar memperkuat peran perempuan di politik nasional, ditandai penunjukan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR.
Menteri Koordinator AHY mendorong alumni SMA Taruna Nusantara terjun ke politik untuk mendorong perubahan dan transformasi bangsa Indonesia.
Penguatan kekuasaan eksekutif dan dinamika antar lembaga negara menguji prinsip negara hukum Indonesia. Analisis Hukum Tata Negara diperlukan untuk menjaga praktik ketatanegaraan tetap berada dalam koridor UUD 1945.
Presiden Jokowi meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar dapat berlanjut hingga dua periode demi merealisasikan program-program kerja.
Pertemuan Prananda Paloh dan Bobby Nasution dianggap sinyal kuat bahwa Partai NasDem sedang menjajaki peluang untuk mengajak Bobby Nasution berkiprah di panggung perpolitikan nasional, sebuah langkah strategis yang berpotensi membentuk faksi politik anak muda lintas partai.
Menteri HAM Natalius Pigai menilai penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik nasional dan pendekatan terpadu lintas lembaga.
Artikel ini menganalisis mengapa organisasi sering mengambil keputusan bisnis yang buruk meskipun diisi orang-orang cerdas, dan menawarkan lima pilar manajemen keputusan adaptif untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian.
Baca semua artikel tanpa batas hanya Rp 29.000/bulan
MULAI SEKARANG
