Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp26,3 triliun dalam pagu indikatif tahun 2027. Dana besar tersebut diprioritaskan untuk pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat, sebuah program unggulan pendidikan gratis berasrama yang ditujukan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI bahwa total pagu indikatif yang diterima instansinya mencapai Rp31,53 triliun. Angka ini mencakup sekitar 62 persen dari total kebutuhan anggaran yang diusulkan sebesar Rp50,87 triliun untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur strategis nasional.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, anggaran tersebut juga mencakup alokasi Rp2,5 triliun untuk 471 unit sekolah keagamaan, serta Rp1,15 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatra. Sisanya dialokasikan untuk kontrak tahun jamak, pengawasan teknis, hingga dukungan manajemen operasional kementerian.
Kebijakan percepatan pembangunan ini merupakan respons langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Setelah meninjau tingginya animo masyarakat di Bali, Presiden menekankan perlunya ekspansi daya tampung pendidikan agar mampu mengakomodasi seluruh calon siswa yang memenuhi kriteria program.
Sebagai langkah taktis, pemerintah juga berencana mengoptimalkan aset-aset milik kementerian atau lembaga lain yang belum terpakai untuk dijadikan ruang belajar sementara. Upaya ini dilakukan agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal sembari menanti penyelesaian pembangunan gedung-gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
