Kementerian Konstruksi secara intensif menggelar lokakarya untuk menjaring masukan terkait draf revisi Undang-Undang Perumahan serta Undang-Undang Bisnis Properti. Inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah guna memenuhi tuntutan pasar yang mendesak, sekaligus menyelaraskan regulasi dengan arahan terbaru Presiden To Lam terkait pengembangan sektor hunian nasional.
Wakil Menteri Konstruksi, Nguyen Van Sinh, menegaskan bahwa perubahan mendasar ini ditargetkan tuntas dan diajukan kepada Majelis Nasional pada sesi luar biasa bulan Agustus 2026. Pemerintah kini tengah melakukan akselerasi administratif agar rancangan undang-undang tersebut segera melewati tahap peninjauan di Kementerian Kehakiman serta Komite Tetap Majelis Nasional dalam waktu dekat.
Dalam draf amandemen tersebut, pemerintah menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan yang mendukung model pemerintahan daerah dua tingkat. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi investasi, menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, serta menekan biaya kepatuhan bagi para pelaku usaha di sektor properti. Fokus utama pengembangan kini dialihkan pada empat kategori hunian, dengan prioritas tinggi diberikan pada penyediaan perumahan sewa.
Sejumlah pelaku industri dan asosiasi memberikan respon positif namun tetap kritis. Asosiasi Real Estat Vietnam (VNREA) menyoroti perlunya definisi yang lebih tajam mengenai hunian komersial terjangkau, termasuk penetapan harga yang berbasis pada daya beli serta pendapatan masyarakat. Sementara itu, pihak korporasi meminta aturan yang lebih teknis mengenai keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan hunian sewa untuk pekerja.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kementerian Konstruksi berkomitmen untuk mengintegrasikan aspirasi dari pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha ke dalam draf final. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan landasan hukum yang konsisten dengan berbagai undang-undang terkait, sehingga hambatan praktis dalam pembangunan perumahan dapat segera teratasi.
