Pemerintah Kota Medan menekankan urgensi adaptasi teknologi bagi setiap perangkat daerah untuk menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan akurat. Dalam pandangan Pemkot Medan, transformasi digital kini telah beralih status dari sekadar pilihan menjadi kebutuhan fundamental dalam tata kelola pemerintahan masa kini.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Adlan, saat membuka Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) dalam rangkaian Rakernas APEKSI XVIII di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026). Ia menggarisbawahi bahwa komunikasi publik memegang peranan krusial sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan warga.
Pemanfaatan media sosial resmi pemerintah pun dituntut lebih aktif dan komunikatif. Adlan menegaskan, keterlambatan pemerintah dalam memberikan penjelasan resmi berisiko menciptakan ruang kosong yang berpotensi diisi oleh spekulasi maupun informasi tidak akurat yang dapat merugikan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara, Erwin Hotmansyah Harahap, menyoroti tantangan transformasi digital yang tidak hanya menyentuh sisi teknis, tetapi juga aspek regulasi hukum. Ia mendorong perlunya kemampuan menyusun narasi tandingan (counter narrative) berbasis data faktual guna meluruskan opini di ruang digital, sekaligus memperkenalkan aplikasi PASADA sebagai pusat data strategis bagi masyarakat dan investor.
Forum Komdigi yang mengusung tema 'Digitalization Insights, Better Government' ini bertujuan menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh dinas komunikasi dan informatika se-Indonesia untuk berbagi praktik terbaik dalam menghadapi kompleksitas digitalisasi pemerintahan.
