Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah strategis untuk merombak tata niaga industri kelapa sawit nasional. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi kini didorong untuk terlibat penuh dalam ekosistem bisnis sawit, mencakup sektor hulu hingga hilir, guna memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi para petani.
Ferry menyoroti dominasi sektor swasta yang selama ini menguasai rantai produksi kelapa sawit secara masif. Kondisi ini dinilai menciptakan ketimpangan, di mana petani sawit lokal seringkali tidak mendapatkan keuntungan optimal bahkan mengalami kesulitan akses terhadap produk akhir, seperti minyak goreng. Fenomena ironis tersebut menjadi catatan serius pemerintah untuk segera membenahi struktur ekonomi kerakyatan di sektor perkebunan.
Sebagai langkah operasional, Kementerian Koperasi telah menjalin sinergi melalui nota kesepahaman (MoU) dengan BUMN PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Kerja sama ini difokuskan pada pembangunan ekosistem perkebunan yang inklusif, di mana koperasi akan berperan sebagai pengelola lahan plasma sekaligus mendapatkan pendampingan manajerial agar memiliki profesionalitas yang setara dengan pelaku industri besar.
Proyek percontohan pabrik Crude Palm Oil (CPO) berbasis koperasi direncanakan akan segera beroperasi di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, dalam waktu dekat. Inisiatif ini tidak hanya berhenti pada komoditas sawit, melainkan akan diperluas ke sektor strategis lainnya seperti jagung, kedelai, dan singkong sebagai upaya jangka panjang pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani berbasis koperasi.
