Tingginya angka investasi yang dibanggakan pemerintah saat ini belum mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) periode Kuartal I-2026 menunjukkan adanya ketimpangan nyata, di mana proporsi pekerja sektor informal melonjak hingga 59,42 persen, jauh melampaui pekerja formal yang hanya berada di angka 40,58 persen.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan legislatif, khususnya Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dalam pembahasan RAPBN 2027, Banggar menyoroti bahwa pola investasi yang masuk ke tanah air kini cenderung berfokus pada industri berteknologi tinggi dan otomatisasi. Meski produktivitas meningkat, model bisnis berbasis robotika dan kecerdasan buatan (AI) ini terbukti tidak lagi membutuhkan tenaga kerja manusia dalam skala besar.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohammad Said, menegaskan bahwa struktur dunia kerja nasional telah berubah secara fundamental. Menurutnya, sistem kerja yang dulunya melibatkan puluhan orang kini dapat dipangkas menjadi hanya beberapa staf dengan bantuan teknologi canggih. Hal ini menjadi paradoks karena nilai investasi meningkat, namun kapasitas penyerapan tenaga kerja justru terus merosot.
Sebagai langkah strategis, Banggar mendorong pemerintah untuk segera melakukan transformasi kualitas sumber daya manusia melalui penguatan riset, inovasi, dan pendidikan vokasi. Tanpa pembekalan kompetensi digital yang mumpuni, tenaga kerja lokal dikhawatirkan akan semakin terpinggirkan dalam pusaran industri global yang bergerak cepat.
Selain itu, DPR menitikberatkan harapan pada kebijakan hilirisasi dan peran lembaga Danantara sebagai motor penggerak industrialisasi yang pro-rakyat. Diharapkan, investasi yang masuk tidak hanya mengejar efisiensi melalui mesin, tetapi juga memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang luas bagi penciptaan lapangan kerja formal yang berkelanjutan guna melindungi stabilitas kelas menengah Indonesia.
