Safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru-baru ini memicu diskursus hangat di kalangan pengamat politik nasional. Langkah mantan kepala negara tersebut, yang dimulai dari kunjungan ke Lampung, ditengarai bukan sekadar agenda biasa, melainkan sebuah manuver strategis untuk mempertahankan relevansinya di panggung politik tanah air pasca-lengser dari jabatan presiden.
Prof. Agus Riewanto, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS), menilai bahwa tindakan Jokowi dalam merawat jaringan relawan dan koneksi politiknya merupakan fondasi awal bagi kemunculan skenario yang ia sebut sebagai 'Jokowisme 2.0'. Strategi ini diduga bertujuan untuk mengorbitkan figur dalam lingkaran keluarga, seperti Gibran Rakabuming Raka atau Kaesang Pangarep, sekaligus memosisikan diri sebagai patron bagi poros politik baru di luar dominasi kekuatan besar saat ini.
Meskipun dampak elektoral di tingkat akar rumput belum terlihat secara signifikan, Agus menekankan bahwa manuver tersebut memiliki daya getar yang kuat di level elite politik. Posisi Jokowi kini menjadi 'faktor X' yang menuntut perhitungan cermat, baik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto maupun dari partai-partai besar seperti PDIP, karena ia masih memiliki modal pengaruh yang diperhitungkan.
Lebih lanjut, Agus menyoroti bahwa hubungan antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran tidak bisa dikategorikan sebagai oposisi maupun subordinasi. Sebaliknya, hubungan tersebut lebih tepat digambarkan sebagai pola 'koeksistensi dengan kompetisi', di mana ketiga aktor tersebut menjalankan kerja sama di permukaan namun tetap mempertahankan persaingan pengaruh di balik layar untuk kepentingan jangka panjang menuju Pilpres 2029.
