Pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) mengenai kewajiban penggunaan produk lokal dalam agenda pemerintahan serta percepatan legalitas UMKM membawa angin segar bagi diskursus ekonomi daerah. Langkah ini dinilai sebagai benih visi pembangunan yang lebih substansial daripada sekadar ajakan membeli produk lokal. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada apakah narasi tersebut akan menjelma menjadi kebijakan strategis yang terukur atau hanya berakhir sebagai kutipan seremonial belaka.
Selama ini, agenda pemberdayaan ekonomi lokal sering kali terperangkap dalam pola pikir proyek yang berorientasi pada jumlah kegiatan fisik. Padahal, pelaku usaha membutuhkan sistem pendukung yang berkelanjutan, mulai dari akses pembiayaan, pendampingan teknis, hingga kemudahan distribusi pasar. Sektor pemerintah semestinya mampu menjadi pionir dengan menyerap produk UMKM lokal dalam setiap pengadaan barang, konsumsi rapat, maupun cendera mata resmi, sehingga menciptakan ekosistem pasar domestik yang kokoh.
Lebih jauh, urgensi penguatan ekonomi lokal berkorelasi erat dengan ketahanan keluarga. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui pertumbuhan usaha mikro menjadi fondasi krusial bagi kesejahteraan keluarga, mencakup pemenuhan gizi, pendidikan, hingga kesehatan anak. Sayangnya, program pemberdayaan UMKM dan ketahanan keluarga selama ini sering berjalan di jalur birokrasi yang terpisah, tanpa sinkronisasi yang berarti.
Mandailing Natal kini membutuhkan sebuah terobosan berupa 'Forum Kolaborasi Bisnis dan Keluarga Tangguh'. Forum ini diharapkan mampu mempertemukan unsur pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memetakan kendala dan menyelaraskan kebijakan. Langkah kolaboratif ini mutlak diperlukan untuk menggeser orientasi pembangunan dari sekadar penyerapan anggaran administratif menuju keberhasilan nyata yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara inklusif.
