Tragedi yang menimpa dokter Icha di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, telah memicu keprihatinan mendalam sekaligus pertanyaan kritis terkait integritas para penyelenggara negara. Dugaan adanya tekanan, ancaman, dan intimidasi dari oknum anggota DPRD setempat terhadap tenaga medis menunjukkan adanya degradasi etika yang serius dalam tubuh lembaga perwakilan rakyat.
Dalam ranah profesionalisme medis, keputusan yang diambil oleh seorang dokter haruslah berbasis pada ilmu pengetahuan, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi yang ketat. Kedaulatan profesi ini seharusnya bersifat mutlak dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik apa pun. Ketika politisi mencoba mendikte langkah medis demi kepentingan atau ego kekuasaan, maka independensi profesi menjadi terancam, dan pada akhirnya, keselamatan publiklah yang menjadi taruhan utama.
Peristiwa ini menjadi refleksi kelam bahwa sebagian pemegang jabatan publik masih terjebak dalam mentalitas feodal. Mereka kerap memandang jabatan sebagai hak istimewa untuk menindas, bukannya amanah konstitusi untuk melayani masyarakat. Fenomena arogansi ini seolah menjadi puncak gunung es dari praktik intervensi yang kerap terjadi di berbagai lapisan pemerintahan, di mana pengaruh politik digunakan sebagai alat untuk memaksa kehendak di luar koridor hukum.
Demokrasi yang kita jalankan saat ini baru sebatas pada aspek prosedural pemilihan pemimpin, namun belum sepenuhnya mentransformasi perilaku dan adab para pejabatnya. Kehormatan sebagai wakil rakyat sejatinya tidak terletak pada kursi jabatan yang diduduki, melainkan pada integritas dan keteladanan yang ditunjukkan dalam tindakan sehari-hari.
Penyelesaian atas persoalan sistemik ini tidak bisa hanya bertumpu pada pemberian sanksi administratif kepada individu yang melanggar. Diperlukan reformasi mendasar, khususnya pada mekanisme rekrutmen di partai politik. Partai harus mengedepankan rekam jejak etis dan integritas calon legislatif, alih-alih hanya mengandalkan popularitas atau kemampuan finansial demi kepentingan elektoral semata.
