Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melayangkan kritik tajam terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurutnya, rangkaian safari politik yang kini gencar dilakukan ke berbagai daerah berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar modal.
Prof. Didik menyoroti pergeseran narasi politik Jokowi yang sebelumnya sempat menyatakan akan kembali ke Solo sebagai warga biasa setelah purna tugas. Realitas di lapangan kini justru menunjukkan langkah politik yang masif. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal persaingan elite yang semakin tajam, terutama dengan keterlibatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga aktif melakukan kunjungan ke berbagai wilayah.
Lebih lanjut, Prof. Didik menegaskan bahwa intensitas gerakan politik yang dilakukan terlalu dini ini dikhawatirkan dapat menguras energi pemerintahan Prabowo Subianto. Hal tersebut berisiko menggeser fokus pemerintah dari agenda pembangunan ekonomi ke arah konsolidasi kepentingan politik semata. Ia menilai pengaruh kuat yang masih dipegang Jokowi berpotensi menciptakan gesekan atau ketegangan dalam hubungan antara Presiden saat ini dan pendahulunya.
Dari perspektif ekonomi politik, ketidakpastian yang muncul akibat dinamika persekutuan elite ini dianggap sebagai hambatan bagi dunia usaha. Investor dan pelaku pasar modal cenderung akan bersikap lebih berhati-hati atau bahkan menahan diri di tengah situasi politik yang dinilai fluktuatif. Menurut Prof. Didik, persepsi negatif dari para pelaku bisnis terhadap institusi dan birokrasi menjadi risiko nyata yang dipicu oleh faktor non-ekonomi tersebut.
Meskipun indikator makro ekonomi Indonesia seperti inflasi dan neraca perdagangan terpantau masih dalam jalur positif, Prof. Didik menekankan bahwa tekanan eksternal dari dinamika politik internal tidak boleh diabaikan. Ia berpendapat bahwa narasi politik yang mendominasi ruang publik saat ini tidak berkorelasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan justru menjadi faktor penghambat bagi iklim investasi yang sehat.
