Rencana pemerintah untuk memperluas lahan di tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni KEK Kendal, KEK Gresik, dan KEK Galang Batang, memicu perhatian dari para pengamat ekonomi. Langkah ekspansi ini diambil menyusul tingginya minat investor yang menyebabkan kapasitas lahan di ketiga kawasan tersebut mulai terutilisasi secara penuh.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah pemerintah memperluas kawasan yang telah terbukti diminati pasar merupakan kebijakan yang efisien. Strategi ini dianggap lebih rasional dibandingkan membuka kawasan baru dari nol yang memerlukan biaya pengembangan dan risiko ketidakpastian pasar yang lebih tinggi. Secara finansial, biaya pengembangan kawasan ditanggung sepenuhnya oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) bersama investor, sehingga tidak membebani APBN.
Namun, Yusuf menyoroti adanya konsekuensi biaya fiskal yang timbul dari pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak bagi perusahaan di dalam KEK. Ia menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait urgensi insentif tersebut. Menurutnya, perlu dipastikan apakah insentif fiskal masih menjadi daya tarik utama, atau justru telah menjadi subsidi bagi investasi yang sebenarnya tetap akan masuk tanpa perlu fasilitas pajak yang besar.
Perbedaan karakteristik ekonomi di setiap wilayah juga menjadi perhatian khusus. KEK Kendal yang didominasi manufaktur padat karya dinilai memiliki daya serap tenaga kerja yang besar. Berbeda dengan KEK Galang Batang yang berfokus pada industri smelter dan pengolahan mineral, di mana investasi bersifat padat modal dengan penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih terbatas. Yusuf mengingatkan bahwa besarnya nilai investasi tidak selalu berbanding lurus dengan luasnya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, Core Indonesia menekankan risiko ketimpangan ekonomi nasional akibat pola perluasan yang masih terpusat di Pulau Jawa. Pemerintah diharapkan tidak mengabaikan potensi kawasan di luar Jawa, yang justru membutuhkan intervensi infrastruktur dan kebijakan pendukung agar mampu berkembang secara kompetitif dalam pemerataan ekonomi nasional.
