Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mulai mengintensifkan langkah pengendalian terhadap hewan penular rabies (HPR). Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Fauzi, memimpin langsung apel kesiapan petugas di Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, pada Kamis (2/7/2026), sebagai langkah strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Fokus utama pengawasan kali ini menyasar Kelurahan Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Cililitan. Wilayah tersebut dipantau karena masih ditemukan indikasi keberadaan hewan liar, seperti anjing dan kucing, yang berisiko menularkan rabies, serta adanya kegiatan usaha yang memperdagangkan daging dari hewan-hewan tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar penindakan, melainkan bentuk pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha serta warga setempat. Fauzi menekankan bahwa konsumsi daging hewan berisiko rabies dilarang keras demi menjaga keamanan pangan dan mempertahankan predikat Jakarta sebagai wilayah bebas rabies.
Dalam pelaksanaannya, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur akan melakukan pengawasan berkelanjutan. Setiap hewan liar yang ditemukan akan langsung mendapatkan penanganan medis berupa vaksinasi hingga karantina. Langkah ini diambil agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa rasa khawatir terhadap potensi penyebaran virus rabies.
Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto, menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan verifikasi ketat terhadap peredaran daging olahan di pasaran. Jika ditemukan daging dari hewan yang berisiko, seperti anjing, kucing, musang, atau monyet, sampel akan diuji di laboratorium untuk memastikan keamanan dan status kesehatannya sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.
Operasi ini melibatkan sedikitnya 40 petugas gabungan yang terdiri dari unsur Sudin KPKP, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta aparat wilayah setempat. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu memutus rantai penularan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rabies bagi kesehatan publik.
