Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa penanganan konflik di tanah Papua memerlukan langkah strategis melalui keputusan politik di tingkat nasional. Menurutnya, pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai pilar bangsa menjadi kunci utama untuk meredam eskalasi kekerasan yang terus berulang di wilayah tersebut.
Pernyataan ini merupakan respons atas data Komnas HAM yang mencatat tingginya angka kekerasan, yakni 97 peristiwa sepanjang 2025 dan bertambah 26 kasus hingga April 2026. Pigai menyoroti bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini membuat setiap insiden di Papua terpantau secara cepat oleh publik domestik maupun internasional, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius agar tidak berdampak buruk pada citra HAM Indonesia di mata dunia.
Dalam laporannya, Pigai mencatat adanya peningkatan eskalasi yang mengkhawatirkan, dengan jatuhnya korban jiwa di berbagai wilayah seperti Dogiyai, Yahukimo, Puncak, hingga Timika. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa terus terjebak dalam penanganan kasus demi kasus yang bersifat parsial, sementara akar masalah yang fundamental belum tersentuh.
Lebih lanjut, Pigai mendorong adanya kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, serta keterlibatan partai politik dan tokoh nasional. Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan terciptanya solusi permanen yang tidak lagi sekadar menyelesaikan persoalan individual, tetapi mampu menjawab akar permasalahan Papua secara menyeluruh.
