Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda sektor pertambangan di Kalimantan Timur, bersanding dengan proses restrukturisasi bisnis antara Tokopedia dan TikTok, menyiratkan adanya kerentanan sistemik yang dihadapi oleh para pekerja. Perubahan iklim bisnis yang agresif ini seringkali menempatkan tenaga kerja sebagai elemen pertama yang dikorbankan demi efisiensi operasional perusahaan.
Ekonom dan pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, menyoroti bahwa kedua kasus tersebut memiliki akar permasalahan serupa, yakni minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan regulasi dan iklim investasi. Ketika perusahaan melakukan konsolidasi atau merespons ketidakpastian pasar, absennya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak karyawan seringkali memicu gejolak sosial yang merugikan produktivitas nasional.
Lebih lanjut, ketidakpastian regulasi yang berubah-ubah di sektor tambang dinilai menciptakan lingkungan kerja yang tidak stabil. Kebijakan yang tidak terencana dengan matang dalam jangka panjang cenderung menciptakan disrupsi yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi makro, tetapi secara langsung memengaruhi nasib ribuan tenaga kerja lokal yang menggantungkan hidup pada industri tersebut.
Situasi ini menuntut keterlibatan pemerintah yang lebih proaktif untuk memastikan bahwa setiap restrukturisasi bisnis maupun penyesuaian regulasi tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan pekerja. Transparansi dan kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan tenaga kerja menjadi kunci krusial agar transformasi ekonomi tidak memicu marginalisasi terhadap sumber daya manusia di Tanah Air.
