Pemerintah Vietnam secara resmi menerbitkan Keputusan Nomor 245/2026/ND-CP sebagai langkah strategis dalam mendukung keberlangsungan sektor bisnis. Regulasi ini mencakup perpanjangan batas waktu pembayaran pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan perorangan, serta biaya sewa lahan sepanjang tahun 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai respons tepat waktu guna meringankan tekanan arus kas yang dihadapi perusahaan akibat tingginya biaya operasional dan volatilitas pasar global.
Perwakilan Majelis Nasional, Nguyen Thi Viet Nga, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penundaan kewajiban finansial, melainkan instrumen untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan menahan arus kas dalam jangka waktu tertentu, perusahaan diharapkan dapat mempertahankan kapasitas produksi, menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tetap menjalankan rencana ekspansi bisnis. Langkah ini secara efektif meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap ekosistem investasi nasional.
Dampak positif dari kebijakan ini diproyeksikan menjangkau tiga penggerak utama pertumbuhan ekonomi: investasi, produksi, dan konsumsi. Bagi sektor manufaktur, ketersediaan modal kerja tambahan memungkinkan perusahaan untuk mengamankan rantai pasok bahan baku dan operasional mesin. Selain itu, dengan terjaganya stabilitas lapangan kerja, daya beli masyarakat pun dapat tetap terjaga, yang pada akhirnya menopang permintaan domestik di tengah ketidakpastian pasar ekspor internasional.
Mengenai kekhawatiran terhadap penerimaan anggaran negara, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini hanyalah penyesuaian jadwal pengumpulan pendapatan, bukan pemotongan permanen. Pengelolaan fiskal akan dilakukan secara cermat melalui skenario manajemen anggaran yang fleksibel serta pengawasan ketat. Fokus utama tetap pada efisiensi pengeluaran publik dan penghematan biaya rutin, guna memastikan keamanan keuangan nasional tetap terjaga selama masa relaksasi berlangsung.
Ke depan, wacana pembentukan kerangka hukum bagi mekanisme dukungan fiskal yang bersifat otomatis tengah dikaji oleh legislatif. Tujuannya adalah menciptakan prosedur yang lebih prediktabel dan responsif saat ekonomi menghadapi krisis, seperti bencana alam atau gejolak rantai pasok. Melalui reformasi regulasi yang terukur, pemerintah berupaya memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pengawasan Majelis Nasional dalam menjaga disiplin fiskal jangka panjang.
