Setelah memegang kendali administratif selama hampir dua dekade, Hamas secara resmi mengumumkan pembubaran badan pemerintahan mereka di Jalur Gaza pada Senin (6/7/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk menyerahkan tanggung jawab sipil kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat yang bermarkas di Kairo, Mesir.
Keputusan tersebut mencuat menyusul pengunduran diri Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, yang secara simbolis menandai berakhirnya era kekuasaan tunggal Hamas sejak tahun 2007. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menghapus segala dalih agresi bagi pihak lawan sekaligus memperlancar proses transisi pemerintahan yang diharapkan dapat segera mengambil alih fungsi administratif di lapangan.
Meski transisi ini telah didukung oleh berbagai faksi Palestina dalam perundingan di Kairo, hambatan teknis dan politis masih membayangi. NCAG, yang dipimpin oleh Ali Shaath, dilaporkan belum dapat memasuki wilayah Gaza akibat penolakan dari pihak Israel. Selain itu, pengamat politik setempat menilai bahwa tantangan krusial tetap terletak pada isu pelucutan senjata, yang hingga kini belum disepakati oleh kedua belah pihak.
Proses ini merupakan bagian dari upaya diplomatik yang diinisiasi sejak gencatan senjata Oktober 2025. Namun, realitas di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana Israel masih menguasai mayoritas wilayah Gaza. Hingga saat ini, perdebatan mengenai tata kelola masa depan wilayah tersebut masih menjadi titik buntu utama dalam perundingan tahap kedua, di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlanjut di Gaza.
