Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kalimantan Timur menghadapi tantangan krusial jelang Pemilu 2029. Dinamika politik lokal menuntut partai tersebut untuk segera meninggalkan strategi instan yang hanya mengandalkan popularitas figur nasional, mengingat hingga saat ini PSI belum mampu mengamankan kursi di DPRD Provinsi Kaltim.
Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menyoroti bahwa ketergantungan pada sosok besar, termasuk kedekatan dengan tokoh nasional seperti Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tidak menjadi jaminan elektabilitas di tingkat daerah. Menurutnya, pola patron-client atau ketergantungan pada satu figur sentral sudah tidak relevan di era demokrasi modern saat ini.
Saiful memetakan setidaknya empat poin evaluasi bagi PSI Kaltim agar dapat kompetitif. Pertama, partai harus mengedepankan kader yang memiliki rekam jejak nyata serta basis massa yang terkonsolidasi di wilayah pemilihannya. Mengandalkan nama-nama asing tanpa akar rumput yang kuat dinilai hanya akan membuang energi politik partai.
Selain faktor SDM, kendala geografis Kaltim yang luas menuntut manajemen logistik dan finansial yang lebih matang. Mesin partai memerlukan dukungan biaya operasional yang besar untuk menjangkau konstituen, yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi partai di luar parlemen untuk melakukan konsolidasi tim yang efektif.
Lebih jauh, penetrasi figur lokal dianggap sebagai kunci utama untuk merebut hati pemilih. PSI harus mampu melepaskan diri dari bayang-bayang pengaruh pengurus pusat dan lebih berani memunculkan tokoh potensial daerah yang memiliki daya tarik personal kuat di mata masyarakat Kaltim.
Persaingan menuju 2029 diprediksi akan semakin ketat dengan keberadaan para petahana yang memiliki sumber daya lebih mapan. Untuk memecah dominasi partai-partai besar, PSI Kaltim dituntut untuk melakukan transformasi strategi yang lebih agresif, terstruktur, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat lokal, alih-alih sekadar menumpang popularitas tokoh sentral di Jakarta.
