Rencana mantan Presiden Joko Widodo untuk melakukan safari politik ke 38 provinsi guna mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini menjadi sorotan tajam. Langkah ini dibaca oleh banyak pengamat sebagai indikasi adanya anomali dalam strategi politik nasional, di mana sebuah partai harus menggantungkan napasnya pada daya pikat seorang figur tunggal yang kini tidak lagi memegang tampuk kekuasaan formal.
Kondisi ini menyingkap kerapuhan fondasi institusional PSI yang dinilai gagal melepaskan diri dari ketergantungan pada sosok Joko Widodo. Sebagai partai yang mengusung narasi progresif dan representasi kaum muda, ketergantungan PSI terhadap trah keluarga sang mantan presiden justru dianggap mencederai proses meritokrasi internal. Pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum tak lama setelah bergabung menjadi bukti nyata bagaimana partai ini lebih mengedepankan personalisasi daripada penguatan basis kader akar rumput.
Narasi 'tegak lurus' yang menjadi slogan utama PSI pun dipandang sebagai sinyal bahwa partai ini kekurangan kekuatan ideologis dan program kerja substansial. Tanpa instrumen negara seperti bansos dan kendali kebijakan strategis yang dulu melekat selama sepuluh tahun masa jabatan Jokowi, safari politik ini diprediksi akan kehilangan taringnya. Kehadiran sang mantan presiden kini hanya akan dipandang sebagai nostalgia kultural, bukan lagi kekuatan koersif yang mampu mengarahkan massa.
Secara elektoral, tantangan PSI untuk menembus ambang batas parlemen tetap berat. Kegagalan berulang dalam dua pemilu terakhir menjadi bukti bahwa menarik basis massa dari partai-partai besar membutuhkan lebih dari sekadar popularitas sesaat. Ketergantungan ekstrem pada figur utama ini membuat masa depan organisasi PSI menjadi sangat rentan, terutama saat pengaruh elektoral sang mentor perlahan menyusut pasca berakhirnya periode kekuasaan.
